:::: MENU ::::

Informasi Bisnis dan Umum

Usai pengumuman yang langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung memperkenalkan secara singkat sejumlah anggota baru Kabinet Kerja kepada para jurnalis yang hadir meliput di halaman beranda Istana Merdeka pada Rabu (27/7).
Sri Mulyani yang didaulat sebagai Menteri Keuangan diperkenalkan oleh Pratikno sebagai figur yang sudah teruji dan berpengalaman di bidang ekonomi dan keuangan. Pratikno juga menerangkan bahwa Sri Mulyani telah diberi ijin untuk meninggalkan posisi 'Managing Director of the World Bank' dan kembali ke Indonesia untuk menjabat Menteri Keuangan.
"Beliau sudah sangat teruji dan berpengalaman di berbagai penugasan, tentu saja di bidang ekonomi dan keuangan, dan memiliki jaringan serta dipercaya di tingkat internasional. Beliau mempunyai kapasitas untuk ikut memberikan kontribusi dalam memperkuat ekonomi Indonesia dalam menghadapi persaingan global," terang Pratikno.
Kemudian, terhadap Archandra Tahar yang diangkat sebagai Menteri ESDM, Pratikno memperkenalkan dirinya sebagai seorang ahli di bidang energi dan sumber daya mineral. Tahar juga disebut telah memiliki beberapa paten yang bersifat internasional.
"Pendidikannya sangat mengagumkan. Ia bekerja di banyak perusahaan besar di Amerika Serikat dan juga memiliki beberapa paten internasional. Dirinya juga tercatat sebagai profesional yang telah mempunyai level kelas dunia," ujarnya.
Budi Karya Sumadi yang diangkat sebagai Menteri Perhubungan diperkenalkan oleh Pratikno sebagai seorang profesional yang telah lama bergerak di bidang korporasi dan berpengalaman dalam pembangunan infrastruktur perhubungan.
"Saat ini beliau sebagai Presiden Direktur Angkasa Pura dan tentu saja beliau juga sangat diharapkan dapat meningkatkan kinerja di Kementerian Perhubungan," tambahnya.
Selanjutnya, posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dipercayakan kepada Muhajir Efendi. Beliau disebut memiliki pengalaman dan rekam jejak yang panjang di bidang pendidikan.
"Beberapa kali menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan menjadi Ketua PP Muhammadiyah bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Litbang. Berpengalaman dan telah membangun fondasi penting untuk meningkatkan prestasi lembaga-lembaga yang beliau pimpin," terang Pratikno.
Eko Putro Sanjoyo, yang diberi amanah untuk mengisi posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, diperkenalkan sebagai seorang profesional yang memiliki banyak pengalaman di bidang yang sangat dekat dengan pembangunan pedesaan, peternakan, pertanian, dan lain sebagainya.
"Tentu saja telah teruji dalam pengembangan kewirausahaan. Ini akan memberikan penguatan dalam pembangunan desa, bukan hanya di bidang governance tetapi juga menjadi motor penting dalam pengembangan ekonomi pedesaan," ucap Pratikno.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung kemudian memperkenalkan anggota baru Kabinet Kerja yang datang dari kalangan politisi. Tokoh pertama yang diperkenalkannya adalah Wiranto yang didaulat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
"Kita tahu Pak Wiranto teruji dan berpengalaman menyelesaikan berbagai hal dalam penugasan ketika periode yang sangat penting, terutama transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi," terangnya.
Terkait dengan pengangkatan Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan, Pramono Anung memperkenalkan dirinya sebagai seorang teman yang telah lama berjuang di DPR RI dan berpengalaman di bidang perdagangan. 
"Pak Enggar pernah menjadi anggota Golkar, sekarang pimpinan NasDem. Beliau sangat berpengalaman di bidang perdagangan dan kini diberikan beban oleh Presiden untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan perdagangan, terutama untuk komoditas pangan," jelas Pramono.
Berikutnya, Pramono juga memperkenalkan Airlangga Hartarto yang didaulat sebagai Menteri Perindustrian. Airlangga merupakan putra dari Hartarto Sastrosoenarto yang juga pernah menjadi Menteri Perindustrian pada Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dan Kabinet Pembangunan V (1988-1993).
"Pengalamannya panjang, anggota DPR nya lama. Selalu pada komisi yang sama, yaitu komisi industri. Sehingga dengan demikian Presiden meyakini penugasan yang diberikan kepada Saudara Airlangga Hartarto ini kami meyakini bisa dilakukan dengan baik," ucapnya.
Asman Abnur selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diperkenalkan terakhir oleh Pramono Anung, disebut Pramono diberi penugasan khusus untuk melakukan reformasi birokrasi dan pembenahan terhadap PNS di Indonesia.
"Dua kali menjadi anggota dewan dan pernah menjadi Wakil Walikota Batam. Karena sekarang ini sudah ada Undang-Undang ASN, tentunya dalam pundak Pak Asman Abnur ini diharapkan reformasi birokrasi bisa berjalan lebih baik," tutupnya.


Pelantikan para taruna TNI dan POLRI menjadi perwira pada tahun 2016 ini dilaksanakan pada tanggal 25 juli 2016 bertempat di yogyakarta tepatnya di bumi maguwo Akademi Angkatan Udara. Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
Pembekalan bersama para Calon Perwira Remaja TNI dan POLRI salah satunya diharapkan timbul kekompakan sebagai 2 pilar Negara. Yang bisa menjaga negara ini agar tetap utuh, berdiri tegak sebagai negara kesatuan dalam kerangka negara demokrasi yang senantiasa aman, tertib dan tentram.
Pada kegiatan pembekalan CAPAJA TNI dan POLRI nampak hadir unsur TNI dan POLRI, yakni Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, KSAL Laksamana Ade Supandi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, KSAU Marsekal Agus Supriyatna, dan KSAD Jenderal Mulyono.
Terlihat kebersamaan mereka sholat berjamaah disela-sela menunggu kehadiran Presiden RI Bpk Joko Widodo. Foto yang kami peroleh dari medsos yang cukup ramai di share oleh netizen, memperlihatkan Kebersamaan yang indah dalam beribadah.
Kebersamaan dan kekompakan para Jenderal TNI dan Polri yang diperlihatkan dan foto diharapkan akan menjalar sampai kepada anggota disatuan paling bawah. Yang saat ini semakin terasa kompak, terlihat dari kebersamaan menanggulangi teroris santoso di Poso.
Selanjutnya pada hari selasa, 26 Juli 2016 dilakukan pelantikan kepada para calon perwira remaja TNI dan Polri. Presiden Joko Widodo memimpin upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri tahun 2016 di Lapangan Sapta Marga, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (26-07-2016).
Pesan presiden dalam amanatnya ‎”TNI dan Polri adalah alat negara yang berada di barisan terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan NKRI. Oleh sebab itu, TNI dan Polri harus bersinergi, harus berkoordinasi, harus bersatu bergotong royong untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” kata Jokowi.


Data Health Sector Review tahun 2014, menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran pola penyakit dimana 3 peringkat penyakit tertinggi yang menjadi beban di Indonesia yaitu penyakit cerebrovascular (peringkat pertama), kecelakaan Lalu Lintas (peringkat ke dua) dan penyakit jantung iskemik ( peringkat ke tiga).
Tingginya kasus kegawatdaruratan penyakit tersebut, mendorong Kementerian kesehatan melakukan terobosan baru untuk meningkatkan layanan kegawatdaruratan, yaitu melalui layanan 119. Layanan ini menyediakan layanan emergensi khususnya emergensi medik dengan menggunakan kode akses 119 dan bebas biaya.
“Layanan kegawatdaruratan medis melalui nomor 119 dapat diakses secara luas dan gratis oleh masyarakat melalui telepon seluler maupun telepon rumah”, ujar Menteri Kesehatan, Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M(9K) pada acara soft launching Pusat Komando Nasional atau National Comand Center (NCC) 119, di Jakarta (1/7).
Peluncuran 119 sejalan dengan agenda ke lima Nawa Cita yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, maka dalam perjalanannya Kementerian Kesehatan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat. salah satu caranya adalah melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
Layanan 119 merupakan kolaborasi nasional antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dimana terjadi integrasi layanan antara Pusat Komando Nasional atau National Command Center (NCC) yang berada di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, dengan Public Safety Center (PSC) yang berada di tiap Kabupaten/Kota.
PSC merupakan amanah dari instruksi Presiden No.4 Tahun 2013, dimana seluruh kabupaten / kota di Indonesia harus membentuk PSC. Untuk itu, secara bertahap, layanan ini akan terus dikembangkan sampai semua daerah otonom (kab/kota) memiliki PSC sebagaimana fungsi PSC sebagai pusat koordinasi layanan kegawatdaruratan di suatu daerah.
PSC berjejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan lokasi kejadian untuk mobilisasi ataupun merujuk pasien guna mendapatkan penanganan gawat darurat (tergantung kondisi pasien). PSC dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit teknis lainnya di luar bidang kesehatan seperti kepolisian dan pemadam kebakaran tergantung kekhususan dan kebutuhan daerah.
Adapun layanan di PSC yang dapat diakses antara lain adalah 1) penanganan kegawatdaruratan dengan menggunakan protokol; 2) kebutuhan informasi ruang di rumah sakit; 3) informasi fasilitas kesehatan terdekat; dan 4) Informasi ambulans.
Selain itu, pelayanan medik yang diberikan oleh PSC 119 antara lain: panduan tindakan awal melalui algoritma gawat darurat, mengirim bantuan petugas dan ambulans, serta mengirim pasien ke fasilitas layanan kesehatan terdekat.
NCC inilah yang akan menggabungkan dan mengkoordinasikan PSC-PSC yang ada di daerah karena semua panggilan 119 akan masuk ke NCC. Untuk daerah yang sudah memiliki PSC panggilan akan dijawab langsung melalui PSC didaerah tersebut, sedangkan bagi daerah yang belum memiliki PSC, sementara waktu akan coba dibantu melalui operator yang ada di NCC.
Sebagai tahap awal, mulai 1 Juli 2016 layanan 119 dapat difungsikan di 27 lokasi di Indonesia, yaitu di Aceh; Sumatera Utara; Kab. Bangka; Kota Bandung; Kota Yogyakarta; Kota Solo; Kab. Wonosobo;kab. Boyolali; kab. Tulung Agung; Kota Mataram; DKI Jakarta; Kab. Bangtaeng, Manado; Kab. Tangerang; Sumatera Selatan; Kab.Bekasi; Kota Bekasi; Kota Makasar; Kota Tangerang Selatan; Sragen; kab. Kendal; kota Cirebon; Kab. Tuban; kab. Trenggalek; Kota Denpasar; BPBD Provinsi Bali; dan Kab. Badung Bali.
“Untuk saat ini layanan PSC 119 baru bekerja sama dengan rumah sakit vertikal milik pemerintah di 27 titik/lokasi, tapi kami harapkan kedepan akan semakin meluas”, tambah Menkes.
Alur 119 dimulai saat NCC menerima panggilan dari masyarakat di seluruh Indonesia selama 24 jam. Telepon yang bersifat gawat darurat akan diteruskan/dispatch ke PSC Kabupaten/Kota yang selanjutnya akan menangani sekaligus menindaklanjuti laporan gawat darurat yang dibutuhkan. Sedangkan telepon yang bersifat pertanyaan atau kebutuhan informasi kesehatan lainnya dan pengaduan kesehatan akan diteruskan/dispatch ke nomor Halo Kemkes (1500-567).
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567,SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.

Kemenkes