Wagub Jabar Mengkritisi Usulan KPU Rp 3 triliun Untuk Pilgub Jabar 2018

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat telah mengusulkan kebutuhan anggaran untuk Pemilihan Gubernur Jabar 2018 sebesar Rp 3 triliun. Jumlah tersebut diusulkan saat pertemuan Komisi I DPRD Jabar dengan KPU dan Pemerintah Provinsi Jabar, di Gedung DPRD Jabar, Bandung, baru-baru ini.

Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir mengatakan, KPU Jabar akan menghitung kembali anggaran pastinya. Sehingga, jumlah yang diajukan tersebut bukan hasil akhir.

Menurut rencana, kata Syahrir, anggaran tersebut akan dipenuhi dalam dua tahun anggaran, yakni 2017 dan 2018. "Itu masih usulan, belum final. Mereka (KPU) nanti akan melakukan penghitungan lagi," singkatnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat mengkritisi usulan anggaran yang diajukan KPU Jabar untuk Pilgub Jabar 2018 mendatang. Menurut Deddy, angka Rp 3 triliun yang diajukan penyelenggaran pemilu tersebut terlalu besar.

Deddy membandingkan kebutuhan Pilgub Jabar 2013 lalu yang hanya Rp 1,3 triliun. Padahal, angka tersebut disiapkan untuk dua putaran pilgub yang dimenangkan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar tersebut.

"Sekarang kan tidak (dua putaran). Tapi sampai tiga triliun (rupiah)," kata Deddy di Gedung Sate, Bandung, Senin (18/4).

Deddy mengakui, pihaknya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan biaya tersebut. Selain nilainya terlalu besar, Pemprov Jabar memiliki banyak program yang memerlukan anggaran besar.

Sebagai contoh, mulai 2017 mendatang, pemprov akan mengelola SMA/SMK yang saat ini dikelola pemerintah kabupaten/kota. "2017 ini SMU/SMK ditarik ke provinsi, UPTD dikembangkan karena pertambangan masuk ke provinsi. Perikanan, perkebunan, kehutanan, belum lagi sekitar 29 ribu guru yang juga harus kita tanggung. Tambah lagi pilkada? Mati kita," kata Deddy.

Selain itu, saat ini pemprov pun disibukkan oleh Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 yang juga memakan biaya besar. Deddy menambahkan, kalaupun Pemprov Jabar harus tetap memenuhi kebutuhan tersebut, pihaknya akan melakukan pemotongan anggaran untuk sejumlah program yang dijalankan.

"Akhirnya ada beberapa bagian anggaran yang harus dipotong. Kan bahaya," katanya. Oleh karena itu, Deddy meminta pemerintah pusat ikut membantu pembiayaan Pilgub Jabar 2018.

"Makanya kita wacanakan, APBN harusnya masuk, ditambah APBD. Tapi harus lebih banyak APBN," katanya.

DPRD Jabar