:::: MENU ::::

Ibnu Zaidan

Informasi Bisnis dan Umum

Tampilkan postingan dengan label Jabar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jabar. Tampilkan semua postingan

Wagub Jabar Mengkritisi Usulan KPU Rp 3 triliun Untuk Pilgub Jabar 2018

,
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat telah mengusulkan kebutuhan anggaran untuk Pemilihan Gubernur Jabar 2018 sebesar Rp 3 triliun. Jumlah tersebut diusulkan saat pertemuan Komisi I DPRD Jabar dengan KPU dan Pemerintah Provinsi Jabar, di Gedung DPRD Jabar, Bandung, baru-baru ini.
Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir mengatakan, KPU Jabar akan menghitung kembali anggaran pastinya. Sehingga, jumlah yang diajukan tersebut bukan hasil akhir.
Menurut rencana, kata Syahrir, anggaran tersebut akan dipenuhi dalam dua tahun anggaran, yakni 2017 dan 2018. "Itu masih usulan, belum final. Mereka (KPU) nanti akan melakukan penghitungan lagi," singkatnya.
Wakil Gubernur Jawa Barat mengkritisi usulan anggaran yang diajukan KPU Jabar untuk Pilgub Jabar 2018 mendatang. Menurut Deddy, angka Rp 3 triliun yang diajukan penyelenggaran pemilu tersebut terlalu besar.
Deddy membandingkan kebutuhan Pilgub Jabar 2013 lalu yang hanya Rp 1,3 triliun. Padahal, angka tersebut disiapkan untuk dua putaran pilgub yang dimenangkan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar tersebut.
"Sekarang kan tidak (dua putaran). Tapi sampai tiga triliun (rupiah)," kata Deddy di Gedung Sate, Bandung, Senin (18/4).
Deddy mengakui, pihaknya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan biaya tersebut. Selain nilainya terlalu besar, Pemprov Jabar memiliki banyak program yang memerlukan anggaran besar.
Sebagai contoh, mulai 2017 mendatang, pemprov akan mengelola SMA/SMK yang saat ini dikelola pemerintah kabupaten/kota. "2017 ini SMU/SMK ditarik ke provinsi, UPTD dikembangkan karena pertambangan masuk ke provinsi. Perikanan, perkebunan, kehutanan, belum lagi sekitar 29 ribu guru yang juga harus kita tanggung. Tambah lagi pilkada? Mati kita," kata Deddy.
Selain itu, saat ini pemprov pun disibukkan oleh Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 yang juga memakan biaya besar. Deddy menambahkan, kalaupun Pemprov Jabar harus tetap memenuhi kebutuhan tersebut, pihaknya akan melakukan pemotongan anggaran untuk sejumlah program yang dijalankan.
"Akhirnya ada beberapa bagian anggaran yang harus dipotong. Kan bahaya," katanya. Oleh karena itu, Deddy meminta pemerintah pusat ikut membantu pembiayaan Pilgub Jabar 2018.
"Makanya kita wacanakan, APBN harusnya masuk, ditambah APBD. Tapi harus lebih banyak APBN," katanya.


DPRD Jabar

Netty Heryawan Siap Maju Di Pilkada Jawa Barat

, ,
Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat, Netty Prasetiyani Heryawan, yang juga istri Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, siap maju dan berlaga pada Pilkada Jawa Barat 2018 jika ada dorongan dan dukungan politik kepada dia.
"Kalau itu akhirnya bermuara pada kebaikan, dianggap saya melahirkan kepantasan kenapa tidak. Insha Allah siap," kata Netty, sebelum menghadiri Pelatihan dan Simposium Nasional PKS, di Bandung, Rabu.
Ia menyatakan sebelum memutuskan maju, dia harus mendapatkan izin dan dukungan orang terdekatnya. Salah satunya ialah suaminya.
"Kalau bapak mengizinkan tentu akan menembah energi untuk saya. Kalau akhirnya bermuara pada hadirnya kebaikan dan dinilai memiliki kepantasan, Insya Allah saya siap," kata dia.
Ia mengatakan siapa pun memang harus berkontribusi bagi hadirnya kebaikan, baik di ruang formal atau informal.
"Kalau dalam konteks formal tentu ada prosedur dan persyaratan, Kalau persyaratan atau prosedurnya harus dicalonkan oleh parpol dan masuk ke tahapan Pilkada Jawa Barat ya tentu saya ini tidak berdiri tunggal," kata dia.
Ketika ditanyakan apakah siap disandingkan dengan Deddy Mizwar atau M Ridwan Kamil, dia berkata, "Sekarang mari membangun kepantasan kalau kemudian segala macam perangkat itu sampai pada kesimpulan saya pantas, Pak RK pantas, Pak Demiz pantas."
"Kemudian masuk prosedur pendaftaran menawarkan visi tentu mari kita berkompetisi secara sehat karena yang menjadi incaran kita adalah masyarakat jabar, yang jadi target layanan adalah masyarakat," kata dia.


Antara News

Jurus Jitu Jabar Hadapi MEA

, ,

Kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah diberlakukan sejak tanggal 31 Desember 2015. Hal ini menuntut masyarakat, dunia usaha atau industri di tanah air untuk menyiapkan kualitas diri, sehingga bisa bersaing dengan masyarakat negara-negara Asean lainnya.
Menjadi provinsi dengan penduduk terpadat dan sektor industri terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki banyak peluang dan bisa menjadi pangsa pasar yang besar di era MEA. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun tak tinggal diam dan telah menyiapkan beberapa jurus jitunya terkait peluang ekonomi dan bisnis yang bisa didapatkan dengan diberlakukannya MEA tersebut.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan bahwa Jawa Barat telah siap untuk menghadapi pasar tunggal MEA. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah dan antisipasi, baik dari sisi SDM maupun kualitas barang dan jasa, termasuk perizinan usaha di daerahnya.
“Sertifikasi pekerja, peningkatan kualitas UKM terus kita lakukan, serta kemudahan-kemudahan urusan (izin usaha) juga kita lakukan. Jadi kemudian kalau kita lihat ke depan usaha-usaha semakin kita permudah termasuk di pusat juga kan, perizinan yang asalnya setahun jadi 3 jam. Jawa Barat pun seperti itu, kita mudahkan semua perizinan,” ungkap Aher usai berpartisipasi dalam Fun Walk yang digelar oleh Ikana Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jabar dan Bank BJB di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Jl. Dipati Ukur Kota Bandung pada Sabtu pagi (27/2/16).
Selain itu, pada acara jalan santai yang mengambil tema “Menumbuhkan Semangat Bersaing di Era Masyarakat Ekonomi Asean” dengan slogan “Go Mea!!! Siapa Takut?” ini, Aher pun menungkapkan bahwa selain peningkatan kemampuan SDM serta kualitas produksi barang dan jasa, dunia perbankan pun harus mendukung gairah industri UKM agar partisipasinya dalam dunia ekonomi dan bisnis tanah air terus meningkat.
“Mudahkan semua perizinan, mudahkan semua dunia usaha. Perbankan pun harus siap apabila untuk suku bunga untuk UKM kan sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi kita tinggal terus membimbing masyarakat kita supaya profesionalismenya, kualitas barang yang diproduksinya meningkat, juga pelayanan, tata karma, dan sopan santunnya dalam melayani tamu-tamu dari berbagai negara kita siapkan, semua sedang berjalan dan akan terus berjalan menghadapi MEA ini. Alhasil saya harus mengatakan bahwa kita Insha Allah siap menghadapi MEA,” papar Aher.
Aher menambahkan, pihak Pemprov Jawa Barat pun terus bersinergi dengan pemerintah pusat mengenai izin usaha. Namun, menurut Aher ada beberapa izin usaha yang memerlukan lokasi seperti usaha pertambangan masih memerlukan proses, karena hal tersebut berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan.
“Kalau model-model (usaha) yang terkait dengan tata ruang memang masih agak lambat. Karena harus melihat tata ruangnya, lapangannya seperti apa. Tapi kalau tanpa tata ruang, tanpa ruangan bumi yang dipakai untuk dunia usaha kita atau skupnya kecil dan sudah ada di kawasan tertentu - ga akan sulit, ya. Terutama yang sudah di kawasan tadi. Yang belum di kawasan kita percepat, yang di kawasan kita percepat lagi karena kalau sudah di kawasan sudah ada sebuah kepastian, kepastian hukumnya sudah jelas untuk kawasan industri dan ekonomi,” tutur Aher.
Terkait dengan tenaga kerja, Aher tetap menuntut komitmen kepada para investor dari luar untuk menempatkan tenaga kerja lokal pada bidang usaha yang digelutinya dengan terus meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing yang akan masuk ke Jawa Barat.
“Yang pasti setiap ada investor masuk kita akan berpesan bahwa sejumlah tenaga kerja kebanyakannya harus dari Jawa Barat atau berasal dari dalam negeri. Nanti kita akan buat regulasinya, tapi mudah-mudahan ada regulasi dari pusat. Paling tidak komitmen, ya. Nanti kalau regulasinya dipersulit untuk tenaga kerja asing - terus tenaga kerja kita dipersulit juga di luar, bahaya juga. Tapi yang jelas tidak ada saling mempersulit, yang ada adalah saling memproteksi dalam arti memproteksi masyarakat kita dengan semakin meningkatkan kualitasnya, produksinya, dan kesehatannya,” kata Aher.
Sementara itu, Ketua ISEI Jawa Barat Aldrin Herwany  mengatakan bahwa fun walk yang diikuti sekitar 4.000 orang yang berasal dari Jawa Barat dan luar Jabar ini bertujuan untuk mensosialisasikan MEA serta gerakan moral untuk menumbuhkan semangat dalam menghadapi MEA.
“Kami hanya melakukan gerakan moral. Menumbuhkan semangat dan memotivasi orang bahwa sekarang ini MEA sudah berjalan. Sebenarnya orang Indonesia ini siap bersaing apalagi kalau sudah last minute,” katanya
Selain acara jalan santai, pada acara ini pun digelar berbagai pameran produk-produk UKM serta konsultasi bisnis untuk para pelaku usaha termasuk UKM, seperti konsultasi mengenai strategi pemasaran produk-produknya.
Turut hadir pada acara ini Ketua ISEI Pusat yang juga Ketua OJK RI Muliaman D Hadad, istri Gubernur Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan, Direktur Utama Bank BJB Ahmad Irfan serta jajarannya, para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jawa Barat, serta para pejabat terkait lainnya.


Jabar

Jabar Bangun Televisi Komunitas Di Lima Ribu Desa

,

“Jangan Sampai Masyarakat Di Desa-Desa Meniru Budaya Hedon Dari Tayangan Televisi Sekarang”
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pembangunan televisi komunitas di lima ribu desa di wilayah tersebut.
"Jabar saat ini sedang membangun televisi komunitas. Kita ingin sekitar lima ribu desa yang ada di Jabar itu ada teve komunitasnya," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), di Bandung, Kamis.
Ia menuturkan tujuan pembentuka dan pembangunan TV komunitas, sebagai upaya literiasi media massa terhadap daerah-daerah dari Pemprov Jawa Barat agar masyarakat desa bisa terhindar dari pengaruh atau dampak buruk tayangan televisi nasional.
"Kita sebagai pemerintah daerah harus memberikan alat atau media agar mereka tidak terpengaruh tayangan buruk televisi.  Jangan sampai masyarakat di desa-desa meniru budaya hedon dari tayangan televisi sekarang," ujar dia.
Saat ini, lanjut Wagub Jabar, ada dua wilayah di Provinsi Jawa Barat yang sudah memiliki TV komunitas yakni Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan.
"Di sana masyarakat bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan desa karena di sana itu televisi bisa memberikan hiburan buat mereka," ujar dia.
Menurut dia, keberadaan televisi komunitas di dua wilayah tersebut juga dikelola oleh generasi mudanya yakni siswa-siswi SMA/SMK.
"Dan luar biasa, kita lihat sebuah generasi muda itu kepercayaan dirinya sudah sangat tinggi inilah salah satu literasi media," katanya.

Antara News


Banyak Perusahaan Tak Paham Tentang Pengupahan

, ,
Permasalahan ketenagakerjaan yang sering terjadi saat ini sangatlah komplek, tidak hanya masalah persaingan usaha tetapi juga masalah pengupahan yang setiap tahun menjadi masalah.
Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan Arif, dalam sambutannya diacara pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Struktur dan Skala Upah, di Hotel Lodaya, Rabu (10/02),  menyatakan masih banyak perusahaan yang tidak paham tentang pengupahan.
“Sistem pembayaran upah sangat penting dalam hubungan industrial, karena ini menyangkut buruh sebagai pekerjanya. sesuai Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2014 tentang pengupahan, dimana buruh harus mendapatkan upah yang layak,” tuturnya.
Ferry meminta, perusahaan untuk melakukan penyusunan struktur pengupahan yang tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawannya.
“Pengusaha wajib untuk menyusun struktur pengupahan, melihat dari golongan, jabatan, masa kerja maupun kopetensi karyawannya, yang tentunya ini menciptakan upah yang berkeadilan,” ucapnya. 



Pekerja Penghasilan Rendah di Jawa Barat, Bisa Dapat Apartemen

,
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan hunian sewa murah kepada pekerja berpenghasilan rendah di Jawa Barat melalui apartemen transit atau Rusunawa (Rumah Susun Sementara Sewa).
Aher meresmikan apartemen transit untuk 4 lokasi sekaligus, yaitu Apartemen Transit Rancaekek, Ujung  Berung, Batu Jajar, dan Solokanjeruk, Selasa (29/12), bertempat di Desa Cangkuang Kec. Ranaekek Kab. Bandung.
Dalam sambutannya, Aher  mengungkapkan bahwa peresmian apartemen ini merupakan bagian dari cara Pemprov Jawa Barat dalam memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakatnya.
“Kita ingin terus mempercepat layanan kepada masyarakat, termasuk layanan perumahan. Sebab kabutuhan perumahan sangat amat penting dalam kehidupan. Rasanya sulit seseorang mendapat kebahagiaan tanpa memiliki rumah secara mandiri,” ungkap Aher.
Aher pun mengungkapkan, apartemen ini dibuat dan didedikasikan bagi kaum pekerja atau buruh, terutama mereka yang berada di sekitar lokasi apartemen. Dengan nuansa dan konsep apartemen, Aher pun ingin para penghuni tidak selamanya atau hanya transit berada di apartemen tersebut dan mengarahkan para penghuni untuk memiliki rumah pribadi.
“Pembangunan apartemen ini akan kita perluas ke Bekasi, Bogor, Sukabumi, Karawang, Cianjur, Subang, dan daerah lainnya di Jawa Barat. Kita dorong mereka (para penghuni/kaum pekerja) untuk memiliki perumahan, mungkin tanpa didorong mereka akan sulit memiliki rumah, tapi kalau kemudian menggunakan apartemen transit dulu ini menjadi sebuah batu loncatan bagi para pekerja untuk menabung,” papar Aher.
Sementara itu, Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat Bambang Rianto mengatakan, pihaknya memberikan istilah Apartemen Transit karena ingin mengubah stigma yang selama ini ada di masyarakat mengenai rumah susun yang kumuh dan pengelolaannya yang tidak baik. Dan senada dengan Aher, pihkanya ingin setelah bermukim di apartemen transit ini para penghuni bisa memiliki rumah pribadi.
“Kita istilahkan apartemen transit karena kita juga ingin para penghuni kita arahkan melalui program-program yang ada disini (apartemen) selama tiga tahun dan maksimal enam tahun (menghuni apartemen), mereka akan punya tabungan ketika keluar dari apartemen dan punya kemampuan untuk mempunyai rumah yang bersubsidi,” kata Bambang.
Bambang menambahkan salah satu programnya, yaitu tabungan Gempita (Gerakan Menabung Penghuni Apartemen Transit) melalui Bank BTN. Dengan setoran awal Rp 500,000 dan pembayaran selanjutnya Rp 250,000 setiap bulan, maka dalam waktu 3 tahun para penghuni akan memiliki tabungan hingga Rp 9,5 juta yang cukup untuk membayar uang muka pembelian rumah bersubsidi.
Apartemen yang ada di 4 lokasi berbeda ini memiliki ruang hunian hingga 953 unit. Pertama, Apartemen Transit Rancekek memiliki luas lahan hingga 3,8 hektar dengan 6 twin block dan ruang hunian mencapai 579 unit. Hingga saat ini,  Apartemen Transit Rancekek sudah dihuni 227 unit.
Kedua, Apartemen Transit Solokanjeruk denga luas lahan 0,9 hektar. Disini ada 2 twin block dengan 198 unit dan belum berpenghuni.Ketiga, Apartemen Transit Ujung Berung yang memiliki 3 twin block dengan 226 unit dan 48 unit diantaranya sudah berpenghuni. Dankeempat, Apartemen Transit Batu Jajar dengan 1 twin block, 89 ruang hunian dan 75 unit diantaranya sudah berpenghuni.
Keempat apartemen ini memiliki 2 tipe, yaitu tipe 24 dan 27. Tipe 24 bisa dihuni oleh suami, istri, dan 1 orang anak dengan usia maksimal 9 tahun atau diisi oleh 2 orang lajang (berjenis kelamin sama) dengan biaya sewa – paling mahal Rp 245,000/bulan dan paling murah Rp 215,000/bulan. Sementara tipe 27 bisa diisi oleh 4 penghuni (suami, istri, degan 2 orang anak) atau diisi oleh lajang 4 orang dengan biaya sewa – paling mahal Rp 300,000/bulan dan paling murah Rp 225,000/bulan.
Apartemen-apartemen ini memilki konsep eco green living dengan fasilitas ruang terbuka hijau dan taman bermain, ruang usaha di lantai dasar, fasilitas sosial seperti Mushola, ruang pertemuan, lapangan olahraga, dan tempat parkir.    
Turut hadir pada acara peresmian ini Pejabat Perwakilan Kementerian PUPR RI, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, para Kepala OPD Terkait di lingkungan Pemprov Jawa Barat, perwakilan Walikota Bandung, Bupati Bandung Barat, Bupati Sumedang, Unsur FKPD Provinsi Jawa Barat, beberapa perwakilan asosiasi seperti Apersi, Rei, dan Apindo, serta para penghuni Apartemen.


Sumber : Humas Setda Prov. Jabar

Gubernur Ahmad Heryawan Ingin Gerakan Subuh Berjamaah di Jabar Dimasifkan

,
Gubernur Jawa Barat : Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berencana memasalkan gerakan Subuh Berjamaah dan Kuliah Subuh terutama bagi jajaran pegawai negeri sipil (PNS) se-Jabar. Karena, sudah terbukti banyak manfaatnya. 
Ahmad Heryawan yang biasa disapa Aher mengatakan, program sejenis ini telah dicanangkan dan diimplementasikan di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Yakni, setiap Rabu subuh yang tahap awal diperuntukkan bagi eselon IV, III, dan II. 
"(Pengajian yang berjalan) Mampu membangun kepribadian, membangun ke-Islaman lebih baik," ujar Aher usai menggelar Gerakan Shalat Subuh berjamaah di Mesjid Pusdai, Kota Bandung, Ahad (13/12)
Menurut Aher, dengan gerakan tersebut tidak hanya pemahaman PNS lebih baik. Tapi hidup, jadi lebih bersih dan berkualitas, tidur pun nyenyak, dan terutama kinerja mereka menjadi meningkat . Kinerja membaik antara lain ditandai sejumlah pencapaian seperti LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemprov Jawa Barat terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian empat kali berturut-turut, dan peraih anugerah pengadaan barang dan jasa secara elektronik terbanyak di Indonesia. Juga, meraih Anugrah Pangripta Nusantara (perencanaan pembangunan terbaik) lima tahun berturut-turut, hingga Peniti Emas untuk peran pemerataan dan kemandirian bidang pangan. Seluruh penghargaan ini, diberikan pemerintah pusat. 


Sumber : Republika