Rekruitmen CPNS Jangan Ditunda-Tunda, Kasihan Rakyat

Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan meminta Pemerintah melalui KemenPAN-RB untuk tidak lagi menunda penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2016 ini. Hal itu diungkapkan saat RDP dengan Mendagri, Kepala BPN, MenPAN-RB, Mensesneg, Seskan dan Kepala KSP pada Senin, (03/10/2016) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Mohon sekali pak, pengumuman rekruitmen CPNS jangan ditunda-tunda, kasihan rakyat pak,” ujar Arteria. Politisi PDI Perjuangan ini mencatat, selama era Presiden Jokowi sudah ada tiga kali penundaan CPNS. Sehingga ini berpotensi pada munculnya mafia-mafia CPNS. “Nah kalau ditunda ini akan ada mafia PNS pak, semua dideketin,” ujar Arteria.

Ia pun mengaku memiliki dokumen tentang siapa saja mafia PNS yang berada di tiap kabupaten. “Saya waktu jaman Pak Yuddy sudah buat Satgas PNS, saya sudah siapkan dokumen tentang siapa mafia PNS di tiap kabupaten kota,” terang Arteria.

Kepada MenPAN-RB Ia meminta untuk dapat menindak tegas terhadap mafia PNS. “Mudah-mudahan jaman Bapak. Besok saya bawa lagi datanya. Saya minta bapak untuk dapat menindak tegas. Termasuk dengan kementerian yang bapak pimpin,” ujar Arteria.

Dalam perkembangannya, MenPAN-RB kini masih harus menghitung berapa kebutuhan ASN dan saat ini pihaknya sedang menunggu finalisasi angka kebutuhan ASN tersebut. 

Continue Reading

Adanya Temuan Penjualan Aset Negara, DPR Akan Revisi UU BUMN

Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir mengatakan terkait adanya temuan atas penjualan aset negara tanpa adanya persetujuan Pemerintah dan DPR, Komisi VI bersama Pemerintah akan mengambil langkah untuk merevisi UU BUMN.

“Kami menemukan adanya penyelewengan aset negara yang terjadi pada tingkat anak dan cucu BUMN, maka dari itu sudah saatnya UU BUMN ini kita ubah agar kekayaan negara bisa kita selamatkan,” ungkap Hafisz kepada Parlementaria sebelum Rapat Paripurna, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2016).

Lebih lanjut Hafisz menambahkan, anak perusahaan BUMN harus bisa diaudit oleh BPK, dan sudah semestinya segala macam kinerjanya bisa diketahui oleh perlemen. Legislator dari dapil Sumatera Selatan I ini mengungkapkan, hasil audit investigasi BPK menyatakan bahwa temuan-temuan kerugian negara itu banyak terjadi pada tingkat anak perusahaan.

Tidak sampai di situ, Hafisz membeberkan bahwa pengelolaan keuangan pada tingkat anak perusahaan BUMN buruk. 

"Jadi ada beberapa anak perusahaan yang ruginya sangat parah. Artinya kinerja keuangannya kurang baik. Kemudian juga ada penjualan beberap aset di situ, di beberapa anak perusahaan, tanpa ada persetujuan Menteri dan DPR," keluhnya. 

Sebagai Ketua Komisi dia dan para Anggota Komisi VI mendasarkan prakarsa untuk merevisi UU BUMN dari putusan Mahkamah Kostitusi (MK). 

"Nah ini kan melanggar keputusan MK, di mana BUMN bagian yang tidak bisa dipisahkan, dan masuk dari rezim keuangan negara. Dasar dari pada itu maka, kekayaan anak perusahaan juga merupakan kekayaan negara. Kalau kita melihat kesana penjualan aset anak perusahaan harus mendapat izin dari pemerintah dan juga DPR," tandas Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

DPR RI

Continue Reading

DPR RI Tetap Konsisten Dukung Kemerdekaan Palestina

DPR mengapresiasi pemyelenggaraan KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Islam (OKI) yang diselenggarakan di Jakarta, awal Maret lalu. Sebagai mitra kerja dari Pemerintah, DPR mendukung Pemerintah untuk mengimplementasikan Butir-Butir Deklarasi yang telah di sepakati.

“DPR dan Pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat Indonesia tetap konsisten mendukung Kemerdekaan Palestina. Ini adalah tugas moral dan kemanusiaan,” kata Ketua DPR Ade Komarudin saat membacakan pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2015-2016, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, (17/3/2016).

Berkaitan dengan peran diplomasi parlemen, jelas politisi F-PG itu, DPR terus menata berbagai kunjungan kerja delegasi DPR ke luar negeri. Hal ini dilakukan agar kunjungan yang dilaksanakan dapat memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.

Untuk itu, masih kata Akom, DPR telah mengirimkan delegasi ke sidang Tahunan ke-24 Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF) tanggal 16-21 Januari 2016 di Vancouver, Kanada.

“Dalam sidang APPF, DPR berperan aktif dalam penyusunan resolusi. Dari 27 resolusi yang dihasilkan, 8 diantaranya merupakan usulan dari Indonesia,” imbuh Akom.

Selain itu, DPR juga telah mengirimkan Delegasi ke Konfrensi ke 11 Parliamentary Union of the OIC Member State (PUIC) pada tanggall 21-27 Januari 2016 di Baghdad, Irak. Dalam konferensi tersebut, Delegasi DPR menegaskan bahwa teroris merupakan masalah nyata yang sedang dihadapi masyarakat global.

“Terorisme sesungguhnya tidak dapat dilekatkan pada suku, agama, ras dan golongan tertentu, yang mengakibatkan ketidakadilan global. Untuk itu, Indonesia terus mendukung PUIC agar secara konsisten menyuarakan dan memperjuangkan keadilan di tataran global,” tutup politisi asal dapil Jawa Barat itu.

DPR RI

Continue Reading

DPR RI Dukung Tes Urine Bagi Semua Pejabat Negara

Wacana tentang tes urine yang akan diberlakukan bagi seluruh Kementerian dan Lembaga Negara, termasuk juga anggota DPR, ditanggapi sebagai sesuatu rencana yang positif, mengingat hal itu juga merupakan salah satu inisiatif yang baik.

Menurut Samsu Niang, Anggota DPR RI dari Komisi VIII,  tes urine merupakan suatu anjuran yang bagus untuk kepentingan pejabat-pejabat negara. Karena itu DPR mendukung apa yang diinisiasi oleh Pemerintah.

“Yang penting semua aturan dan mekanismenya harus dilakukan dengan baik, supaya jangan ada yang tersinggung dengan diadakannya kegiatan ini,” ujar politisi dari F-PDI Perjuangan Dapil Sulawesi Selatan II tersebut.

Perilaku positif seorang pejabat, akan menjadi penilaian bagi masyarakat tentang kemampuannya dalam menjalankan tugas dan amanat rakyat. Oknum penyelenggara negara yang terbukti menggunakan narkoba, akan dianggap tidak mampu menjalankan tanggung jawab profesinya dengan baik. Sebab dianggap tidak mampu bertanggung jawab pada nilai-nilai kehidupan pribadinya.

"Ada dampak kepercayaan dari masyarakat yang tercipta, bilamana para pejabat sebagai penyelenggara kehidupan bernegara bersih dari unsur narkotika, baik dalam  kehidupan pribadi atau menyangkut pergaulan sehari-hari," tandas Samsu Niang, digedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (01/03).

DPR RI

Continue Reading

DPR Diharapkan Lebih Produktif Lagi

Ketua DPR Ade Komarudin, berharap kinerja Dewan tahun ini lebih produktif lagi, terutama untuk fungsi legislasi. Untuk itu, ia sudah mengundang beberapa pihak untuk mengetahui perkembangan pembahasan legislasi di Dewan. Hal itu ia sampaikan di sela-sela sidak Kompleks Parlemen, Minggu (7/02/2016).

“Soal legislasi, saya sudah undang dan putuskan dengan pimpinan fraksi. Pekan depan, saya akan undang Pimpinan Baleg, Pimpinan Komisi, dan Pimpinan Pansus. Saya akan tanya seluruhnya, satu per satu, sampai dimana perkembangannya,” tegas Akom.

Politisi F-PG itu juga ingin memastikan, ia akan mencari tahu permasalahan terhadap pembahasan-pembahasan legislasi yang macet.

“Supaya kita dengan mengejar seperti itu, mudah-mudahan penghasilan DPR tahun ini, dan yang dapat dilakukan lebih produktif lagi,” imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sebagaimana diketahui, DPR telah mengesahkan sebanyak 40 Rancangan Undang-undang ke dalam Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. RUU tahun ini jauh lebih besar dari tahun sebelumnya karena melanjutkan pembahasan beberapa RUU. 14 RUU diantaranya telah memasuki pembahasan tingkat I.

Berita DPR RI

Continue Reading

Banggar DPR RI Undang Pakar Bahas Utang Negara

Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar ekonomi, Kamis (4/2/16) rapat ini membahas tentang melonjaknya utang dan skema pembiayaan menuju perubahan APBN 2016. Pakar ekonomi yang dihadirkan dalam RDPU ini adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Anggito Abimanyu dan ekonom dari IPB Noer Azam Achsani.

Bersama pakar ekonomi, anggota Banggar mencari solusi dari permasalahan utang pemerintah. Dalam RDPU yang diselenggarakan di Ruang Rapat Banggar Gedung Nusantara II ini ditemukan fakta terjadi, pendapatan negara tidak sebanding dengan pengeluarannya, artinya ada ketimpangan di dalamnya. Sehingga untuk menutupi pengeluaran tersebut pemerintah sulit menghindar dari utang.

Anggota Banggar DPR Hamka Baco Kady menyarankan jika pemerintah tidak bisa menghindar dari utang negara maka sebaiknya memperioritaskan utang untuk belanja modal, bukan justru utang dalam belanja barang. Hamka pun mengeluhkan dalam kurun waktu 2015 pemerintah malah mengambil tindakan yang tidak strategis dalam hal ekonomi, pemerintah lebih banyak berutang untuk memenuhi belanja barang.

 "Tapi utang harus belanja modal bukan belanja barang. Namun dalam 2015 lebih banyak belanja barang," keluh anggota dewan dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I.

Saat diskusi juga disinggung tentang kebijakan pemerintah yang telah menyiapkan utang negara sekitar Rp 63 triliyun. Uang sebanyak ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pada awal 2016. Sumber dana berasal dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi berbentuk valuta asing US$ 3,5 miliar atau Rp 48 triliun dan matang uang domestik senilai Rp 14 triliun.

Hamka juga mengungkapkan, bahwa dalam postur APBN pengeluaran negara banyak yang bersifat mandatoris, sudah memiliki pijakan undang-undang yang cukup kuat sehingga sulit untuk digugat. Dia melanjutkan, untuk menghadapi permasalahan ini, politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya menganjurkan kepada pemerintah untuk berpikir kretif agar pemasukan keuangan negara bisa proporsional dengan pengeluaraanya.

 "Sementara pendapatan dan penerimaan negara tidak proporsional. Saya menyarankan, pemerintah harus berpikir untuk mendapatkan penerimaan selain pajak, karena kue akan dibagi ke pada banyak sektor," ujar Hamka.

Kebijakan pre-funding atau utang lebih awal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 yakni menerbitkan SUN pada akhir 2015. Tujuannya, untuk menjamin ketersediaan pendanaan pada awal tahun anggaran 2016.

RDPU yang dipimpin oleh Ketua Banggar Kahar Muzakir ini juga juga membahas bagaimanan merumuskan strategi kebijakan agar pemerintah mampu meningkatkan pendapatan negara, baik itu pendapatan dari sektor pajak dan sektor lainnya yang potensial.

Dalam rapat ini kedua pakar ekonomi mengungkapkan bahwa total utang pemerintah dan swasta, sesuai dengan data Bank Indonesia menunjukkan posisi utang luar negeri Indonesia pada semester pertama tahun lalu sebesar US$ 303,7 miliar. Dari jumlah tersebut, utang luar negeri sektor swasta paling banyak, yakni US$ 169,2 miliar atau 55,7 persen dari seluruh pinjaman. Adapun sisanya, US$ 134,5 miliar, merupakan pinjaman sektor publik.

DPR RI

Continue Reading

Anggota Komisi VIII : Ada Ketidakadilan Anggaran Pendidikan Islam

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq  mengatakan, ada ketidakadilan soal anggaran terhadap pendidikan Islam. Misalnya Menteri Keuangan, memotong anggaran pendidikan Islam (Pendis) sebesar Rp 4 Triliun pada tahun 2016 ini.

“Sebenarnya ada ketidakhadiran negara dalam pemberdayaan penguatan pendidikan islam, guru-guru madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam,” kata Maman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan  Dirjen Pendidikan Islam Kemenag dan Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Kamis (21/1). Pada RDP ini dibahas permasalahan pengelolaan tenaga kependidikan, kurikulum dan anggaran guru.

Menurut politisi PKB ini, ketidakadilan itu akan terlihat saat guru-guru madrasah khususnya  swasta menyampaikan aspirasinya, termasuk sarana dan prasarana dari Kementerian Agama yang sangat mengkhawatirkan.

“Dirjen Pendis hendaknya memprioritaskan penyelesaian persoalan guru swasta pada tahun 2016 ini , karena kegelisahan berimbas kepada masa depan anak bangsa,” tekannya.

Ditegaskan lagi, Dirjen Pendis untuk fokus dalam penyelesaian ini, jangan sampai ketika Komisi VIII mendesak yang diselesaikan hanya PNS sementara yang dari swasta ditunda lagi.

Pemerintah juga diminta untuk memperbaiki dan meningkatkan pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Memastikan pelaksanaan sertifikasi guru 2016-2019 dapat tercapai sesuai skema rencana yang disusun Dirjen Pendis, menyusun kebijakan strategis dalam upaya mengatasi pemetaan guru pendidikan agama Islam di seklolah.

Di sisi lain, pemerintah juga diminta memprioritaskan penyaluran bantuan bagi madrasah sesuai dengan aspirasi daerah. Selanjutnya DPR juga meminta pemerintah mengatasi permasalahan kekurangan guru pendidikan agama Islam di sekolah, dan melakukan evaluasi dalam proses rekrutmen dan pembinaan tergadap guru pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah yang selama ini dilakukan Pemda.

Dirjen Pendis  Kamaruddin Amin menjelaskan, banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru agama Islam, karena yang telah pensiun mencapai 47.866 orang. Dan masih terdapat TPG terhutang dan belum terbayarkan untuk tahun 2014 dan 2015 dengan jumlah 400 Milyar.

DPR RI

Continue Reading

Tetangga Ketua DPR RI : Ade Komarudin Masih Seperti Dulu

Bapak Ade Komarudin Berbaur Dengan Masyarakat Saat Syukuran nya Sebagai Ketua DPR RI

PURWAKARTA – “Kang Ade orangna teu gumeden. Teu asa aing pajabat. Embung wawuh jeung nu leutik,” demikian sanjungan tetangga dan tamu yang hadir pada Syukuran atas dilantiknya Ade Komarudin sebagai Ketua DPR RI, di rumah tanah kelahirannya Desa Benteng, Kec Campaka, Purwakarta, Sabtu (16/1) sore.

Arti sanjungan di atas Ade Komarudin tidak pernah memposisikan dirinya seorang pejabat tinggi negara di lingkungan masyarakat tanah kelahirannya.

Ade sekarang masih tetap seperti Ade yang dulu. Ade yang familier, hangat dan menghormati masyarakat di kampungnya. Meski kini menjadi Ketua DPR RI, Ade masih mau membaur dengan masyarakat. “Kang Ade itu orangnya lowprofile. Tak ada yang berubah pada prilakunya meski sudah menjabat Ketua DPR,” puji Lalan, warga Wanayasa, Purwakarta.

Seperti terpantau Pos Kota, Ade Komarudin tak sungkan menghampiri dan menyalami satu persatu warga yang sudah berkerumun di halaman rumahnya sebelum acara syukuran dimulai.

Tak ada sekpri dan protokoler kesekretariatan DPR RI, Ade yang berbalut baju kemeja dan bercelana warna hitam leluasa keluar rumahnya dan menyalami tetangga dan para tamunya. Ditangannya menyelip sebatang rokok.

Ade duduk di kursi plastik yang di rimbuni pohon di tengah tengah warga. Ade tampak santai dan menikmati kebersamaan itu. “Dieu wartawan rek nanya naon. (Kesini wartawan mau nanya apa),” kata Ade.

Sejumlah awak media cetak dan elektronik melayangkan pertanyaan seputar terorisme kepada Ade Komarudin. “Saya memberi apresiasi kepada Presiden Jokowi karena mampu melumpuhkan teroris dalam waktu cepat,” ujar Ade.

Ade juga memberi apresiasi atas keberhasilan menumpas teroris kepada jajaran Polri dan TNI. “Salut atas kerja cepatnya melumpuhkan kelompok teroris,” kata Ade.

Ada bagian lain yang harus di perhatikan masyarakat saat aparat bekerja melumpuhkan teroris. Ade mengaku miris saat terjadi baku tembak warga malah menonton. “Bahkan sampai ada yang berphoto selfie. Itu tidak dibenarkan. Kedepan hal itu harus dihindari,” pinta Ade.

Ade berpesan TKP harus steril dari kerumunan warga yang menonton. Karena, selain mengganggu kosentrasi aparat juga mengancam keselamatan warga. “Aneh, bukan menjauh warga malah nonton,” katanya.

Ditanya terlalu ringan hukuman untuk napi teroris, Ade menjelaskan harus mengamandemen undang undang untuk mengubah masa tahanan teroris. Ia setuju ancaman hukuman penjara harus lama. “Ada dua kejahatan berat ialah korupsi dan terorisme. Hukuman untuk dua kasus ini harus berat,” pungkasnya.

Pos Kota

Continue Reading