Tampilkan postingan dengan label Dunia Sekolah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Dunia Sekolah. Tampilkan semua postingan
“Dana tunjangan profesi guru tersebut saat ini sudah ada di kas daerah,
yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran TPG kepada guru-guru yang memang
telah memiliki sertifikat. Dan oleh karena itu, tidak ada alasan bagi daerah
untuk tidak membayarkan hak TPG kepada setiap guru yang telah memiliki
sertifikat,” jelasnya dalam Rapat Kerja Menteri
Keuangan dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu (31/08) di Jakarta.
Seperti di ketahui,
pemerintah melakukan penghematan anggaran TPG tahun 2016 sebesar Rp 23,4
triliun. Penghematan TPG tersebut ditujukan untuk menyesuaikan kebutuhan riil
pemenuhan TPG di daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan sisa dana TPG
tahun-tahun sebelumnya di RKUD.
Akumulasi sisa TPG di
RKUD, yang mencapai Rp 19,6 triliun tersebut, menurut Menkeu, dapat
dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran TPG
kepada guru PNSD bersertifikasi profesi tahun 2016. Penghematan ini sendiri
diharapkan dapat mendorong efisiensi pengelolaan keuangan negara dan keuangan
daerah.
“Diharapkan kebijakan
penghematan dana TPG dapat mengurangi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)
APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang bersumber dari dana TPG,
serta mendorong efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara dan keuangan
daerah. Pengurangan SiLPA APBD yang bersumber dari sisa TPG dimaksud juga
ditujukan untuk dapat meningkatkan kinerja APBD,” urainya.
Indonesia memiliki situs manusia
purba terbesar di dunia loh, nama nya Situs Sangiran. Situs Sangiran merupakan
salah satu situs Manusia Purba yang terbesar dan terpenting di dunia. Situs
Sangiran terdapat di Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Pada situs Sangiran
telah ditemukan sebanyak sekitar 100 fosil manusia purba (Homo erectus) atau 50%
lebih temuan fosil Homo erectus di dunia, dan lebih dari 60% yang ditemukan di
Indonesia. Oleh karena kandungannya yang mempunyai nilai tinggi pada
kesejarahan dan ilmu pengetahuan, maka Situs Sangiran telah ditetapkan sebagai
daerah Cagar Budaya. Selain itu, UNESCO telah menetapkan Sangiran sebagai
Warisan Budaya Dunia (World Culture Heritage).
Koleksi Museum Sangiran
Berikut ini adalah
beberapa koleksi yang tersimpan di Museum Sangiran :
1. Fosil manusia, antara
lain Australopithecus africanus (replika), Pithecanthropus
mojokertensis(Pithecanthropus robustus) (replika), Homo soloensis (replika),
Homo neanderthal Eropa (replika),Homo neanderthal Asia (replika), dan Homo
sapiens.
2. Fosil
binatang bertulang belakang, antara lain Elephas namadicus (gajah), Stegodon
trigonocephalus(gajah), Mastodon sp (gajah), Bubalus palaeokarabau (kerbau),
Felis palaeojavanica (harimau), Sus sp (babi), Rhinoceros sondaicus (badak),
Bovidae (sapi, banteng), dan Cervus sp (rusa dan domba).
3.
Fosil
binatang laut dan air tawar, antara lain Crocodillus sp (buaya), ikan dan
kepiting, gigi ikan hiu, Hippopotamus sp (kuda nil), Moluska (kelas Pelecypoda
dan Gastropoda), Chelonia sp (kura-kura), dan foraminifera.
4.
Batuan,
antara lain rijang, kalsedon, batu meteor, dan diatom.
5. Artefak batu,
antara lain serpih dan bilah, serut dan gurdi, kapak persegi, bola batu dan
kapak perimbas-penetak. Sebagai bagian dari warisan budaya dunia (World Culture
Heritage) serta bagian dari Cagar Budaya Nasional, Situs Sangiran memiliki
kandungan nilai tinggi pada kesejarahan dan ilmu pengetahuan, maka sudah
sepantasnya Situs Sangiran perlu terus dijaga kelestariannya.
Pemerintah terus menggenjot
percepatan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP)
yang menjadi program unggulan Presiden Jokowi. PIP diperuntukan bagi anak usia sekolah
untuk memberikan manfaat pendidikan secara optimal. Sasaran penerima KIP adalah setiap anak usia sekolah (6 –
21 tahun) baik yang telah bersekolah maupun yang belum terdaftar di sekolah.
Salah satu upaya yang dilakukan
adalah menyegerakan proses pencetakan dan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan
mengatakan bahwa alokasi 1,4 juta KIP akan terdistribusi bertahap ke
madrasah. “Tahap pertama sejumlah 924.735 kartu akan segera
didistribusikan,” jelas M Nur Kholis, Minggu (24/04).
Jumlah itu, lanjutnya, terdiri dari
412.773 KIP untuk siswa MI, 432.219 untuk
siswa MTs, dan 79.383 KIPuntuk siswa MA. “Total ada 924.375 KIP yang siap untuk tahap pertama. Data
mereka sudah fix by name by address hasil validasi bersama dengan Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),” terang sosok yang juga
Guru Besar UIN Yogyakarta ini.
“Tahap kedua, datanya sedang tahap
validasi sesuai kuota yang tersedia dan diharapkan bisa segera selesai
juga,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyatakan bahwa kartu KIP telah dicetak dan secara bertahap
didistribusikan untuk menjangkau anak-anak usia sekolah di seluruh wilayah
tanah air. “Setelah proses pencetakan Kartu Indonesia Pintar proses distribusi KIP secara bertahap juga telah dilakukan
dan akan tuntas semua pada bulan Mei nanti,” kata Mendikbud Anies Baswedan di
Jakarta, Kamis (21/4).
Pencetakan dan pengiriman KIP telah dilakukan secara bertahap ke
seluruh Indonesia mulai awal tahun 2016. Di tahun 2016, target penerima dana KIP terus diperluas dengan menyasar anak
usia sekolah (6-21 tahun) yang belum bersekolah. Supaya menyasar target yang
tepat, KIP 2016 menggunakan data terbaru dari
Basis Data Terpadu (BDT) yang diterima bertahap dari
TNP2K mulai 10 Februari hingga 1 Maret 2016. Pencetakan Kartu Indonesia Pintar
(KIP) mulai dilakukan setelah data dari TNP2K melalui
proses filter dan sinkronisasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik
Kemdikbud. (mkd/mkd)
Pemerintah melalui Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membiayai seluruh proses
sertifikasi untuk 555.467 guru. Guru yang akan dibiayai sertifikasinya tersebut
merupakan guru dalam jabatan (guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005), dan
guru yang diangkat dalam kurun waktu 31 Desember 2005 s.d 31 Desember 2015.
Sertifikasi guru tersebut akan dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi
Guru (PLPG) yang dibagi menjadi empat gelombang, sehingga pada tahun 2019
mereka semua ditargetkan sudah tersertifikasi.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, kebijakan tersebut
diambil pada Senin lalu (11/4/2016) dan sudah disepakati Rabu kemarin
(20/4/2016) dengan forum rektor perguruan tinggi negeri di Universitas Negeri
Jakarta.
“Jumlahnya kan banyak, ada 555.467
orang. Tidak mungkin dilakukan dalam satu tahun. Maka dengan forum rektor
disepakati untuk dibagi menjadi empat batch (gelombang), yaitu
tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Jadi di masa pemerintahan Jokowi sertifikasi
guru selesai,” ujar pria yang akrab disapa Pranata itu, kemarin (13/4/2016), di
Jakarta. Diperkirakan, setiap tahunnya (satu gelombang), akan ada sekitar
140-ribu guru yang mengikuti PLPG.
Terkait Pakta Integritas yang
mencantumkan bahwa calon peserta sertifikasi guru untuk jalur SG-PPG
(Sertifikasi Guru-Pendidikan Profesi Guru) harus membiayai sendiri, Pranata
mengatakan hal tersebut akan direvisi sambil menunggu Surat Edaran dari Dirjen
GTK Kemendikbud. SG-PPG dengan pembiayaan sendiri hanya diberlakukan bagi guru
baru, yakni mereka yang mulai menjadi guru pada tahun 2016.
“Kami akan koordinasi dengan dinas
pendidikan di seluruh Indonesia dan seluruh lembaga penyelenggara sertifikasi
guru, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Prinsip
dasarnya, untuk guru yang sudah diangkat sampai tahun 2015, pemerintah akan
biayai proses sertifikasinya,” tutur Pranata. Pendaftaran calon peserta PLPG
juga akan diperpanjang hingga Mei 2016.
Pranata juga menegaskan, pembebasan
biaya sertifikasi guru oleh pemerintah tersebut tetap harus memerhatikan
kualitas guru. Setelah mengikuti PLPG, para guru harus lulus Ujian Tulis
Nasional (UTN) dengan nilai minimal 80 (dari 100). Jika dinyatakan tidak lulus
UTN karena nilainya tidak mencapai 80, guru tersebut tidak bisa mengikuti PLPG
untuk kedua kalinya karena PLPG hanya bisa diikuti satu kali. Namun ia tetap
bisa mengikuti UTN lagi.
Kewajiban bagi guru untuk memiliki
sertifikat pendidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang
Guru dan Dosen (UUGD). UU tersebut menyatakan bahwa guru adalah
pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional minimum harus
sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi, memiliki
sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Pemerintah Indonesia dan
Australia hari ini meluncurkan game edukasi untuk siswa sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama berjudul "Next Door Land".
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Anies Baswedan dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop
meluncurkan permainan edukasi yang akan membawa para pemainnya berpetualang
secara virtual ke Indonesia atau Australia itu di SDN 02 Menteng, Jakarta.
Para pemain akan melewati
petualangan-petualangan kecil dengan beragam tema, membaca komik animasi dan
mendapatkan rangkaian informasi menarik saat memainkan permainan tersebut.
Secara virtual mereka juga
bisa menjelajahi Jakarta, berlomba mencapai puncak Jembatan Sidney Harbour,
belajar bermain gamelan, berselancar di Perth, dan memasak masakan Indonesia.
"Kami sama-sama
meluncurkan permainan anak-anak yang bertujuan untuk mengenalkan anak-anak
Indonesia tentang Australia, begitu juga sebaliknya," kata Anies.
"Aplikasi ini
mengajarkan pemain berbagai hal seperti sejarah, musik, olahraga, arsitektur,
dan mitologi kedua negara," tambah dia.
Permainan itu diharapkan
bisa menjadi sarana promosi budaya serta memperkuat hubungan antara warga
Indonesia dan Australia.
"Kami berharap dengan
aplikasi, semakin mempererat hubungan kedua negara," kata Menteri Luar
Negeri Australia Julie Bishop serta manambahkan bahwa hubungan Indonesia dan
Australia sudah terjalin sejak 70 tahun lalu.
"Next Door Land"
merupakan hasil kerja sama Kedutaan Besar Australia dengan pengembang game
Agate, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Asia Education
Foundation dan Australia-Indonesia Youth Association.
Permainan itu dapat diunduh di situs Rumah Belajar (Belajar Kemdikbud) dan selanjutnya akan tersedia di iTunes danplaystore Android.
Permainan itu dapat diunduh di situs Rumah Belajar (Belajar Kemdikbud) dan selanjutnya akan tersedia di iTunes danplaystore Android.
Sumber : Antara News
Status
pengajar pondok pesantren diharapkan bisa sama dengan guru madrasah, demikian
salah satu topik yang mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja
(Panja) Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam (Pendis) Komisi VIII DPR RI
mengunjungi Pondok Pesantren Putri Al Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan,
Jum'at (26/2/2016).
Tim Kunspek
Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendis Komisi VIII DPR yang dipimpin Abdul Malik
Haramain didampingi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalsel Muhammad Tambrin,
menyempatkan diri mendengar dan menghimpun masukan dari para pengajar pondok
pesantren (Ponpes) Al Falah Banjarbaru Kalsel guna mendapatkan informasi utuh
mengenai Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam.
"Kami
mengapresiasi setiap masukan dari para pengajar dan pengelola pondok pesantren
guna memperoleh gambaran yang tepat demi terciptanya tata kelola anggaran
pendidikan islam yang lebih baik dan merata," ungkap Haramain.
Menanggapi
harapan para pengajar pondok agar statusnya sama dengan guru madrasah, Politisi
muda asal PKB ini mengakui masih membutuhkan proses yang cukup panjang karena
menyangkut kurikulum Ponpes dan sertifikasi guru. Bagi pengajar pondok
pesantren yang juga mengajar di madrasah serta ikut proses sertifikasi guru
maka peluangnya menjadi PNS lebih terbuka.
“Solusi
jangka pendeknya mereka harus mengajar di madrasah dengan kurikulum sesuai yang
diterapkan pemerintah serta mengikuti proses sertifikasi guru madrasah, jika
hanya mengajar di pondok saja memang sulit tapi ini menjadi bahan masukan untuk
kita cari jalan keluarnya bersama Kemenag,” jelas Haramain.
Politisi
Daerah Pemilihan Jawa Timur II ini juga mengakui memilih mengunjungi Provinsi
Kalimantan Selatan karena di wilayah ini terdapat ratusan pondok pesantren
dengan jumlah santri mencapai ribuan, sehingga perlu diketahui bagaimana tata
kelola anggaran pendidikannya selama ini, serta sejauh mana bantuan pemerintah
pusat menjangkau pesantren-pesantren di luar jawa.
"Secara
demografi Provinsi Kalsel mayoritas muslim dengan jumlah pondok pesantren cukup
banyak mirip Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga kami merasa perlu mengetahui
bantuan apa saja yang sudah diterima dan apa pula yang perlu ditingkatkan agar
tidak kalah dengan pontren di Jawa," ujar Haramain.
Sebagaimana
diketahui, jumlah santri putra Pondok Pesantren Al Falah Banjarbaru mencapai
1500, sementara santri putri 1600 dengan jumlah pengajar hanya 140 ustadz/ah
dengan status swasta (bukan PNS). Beberapa orang guru madrasah sudah
tersertifikasi, sementara guru pondok belum ada yang tersertifikasi.
Ikut dalam
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI Panja Tata Kelola dan Anggaran
Pendidikan Islam Abdul Malik Haramain (Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi VIII),
Ledia Hanifa Amaliah (Wakil Ketua Komisi VIII), Endang Maria Astuti, Zulfadli,
Ruskati Ali Baal, Kuswiyanto dan Abdul Fikri Faqih.
 |
| Kapolsek Sukmajaya AKP Supriyadi melakukan pengecekan bangunan yang rubuh (Poskota) |
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) merawat gedung sekolah dengan baik, dan harus sigap jika ada permasalahan. Hal ini terkait dengan peristiwa robohnya atap ruang kelas SD Kalibaru 6, Kota Depok, Jawa Barat yang menimpa para siswa.
"Sejak
2001, Gedung-gedung sekolah telah dilimpahkan menjadi aset dan kewenangan
Pemda. Oleh karena itu, setiap Pemda harus merawat gedung-gedung sekolah dengan
baik. Dan bila ada masalah, seperti kerusakan, tentu harus sigap untuk
mengatasi dan menyelesaikan. Jangan sampai anak-anak tidak bisa belajar, atau
bahkan menjadi korban," kata Kepala Biro
Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud) Asianto Sinambela, di
Jakarta, Jumat (26/2/2016).
Sejak 15 tahun lalu (2001),
saat diberlakukan otonomi daerah, gedung-gedung sekolah dilimpahkan dari
Kemendikbud kepada Pemda. Bangunan sekolah adalah aset dan kewenangan Pemerintah
Daerah (Pemda). Konsekuensinya, anggaran pendidikan dari APBN juga ditransfer
langsung ke daerah. Konsekuensi lainnya Pemda harus merawat dengan baik
gedung-gedung sekolah yang berada di bawah kewenangannya. Begitu pula bila ada
masalah, baik menyangkut siswa maupun masalah infrastruktur pendidikan.
Atap SD Kalibaru 6
kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat, Jumat pagi (26/2/2016) roboh. Sejumlah
anak kelas 1 terluka akibat tertimpa atap yang runtuh. Bangunan yang mengalami
kerusakan adalah empat ruang: dua ruang kelas dan dua ruang guru. Aktifitas
belajar mengajar sementara dihentikan.
Bangunan SD Kalibaru 6
direhabilitasi hanya bagian atapnya pada tahun 2010 dengan dana bantuan dari
Pemerintah Pusat melalui mekanisme swakelola. Sementara, bangunannya tetap
bangunan lama, dan saat itu tidak direnovasi.
Jakarta, 26 Februari 2016
Jakarta, 26 Februari 2016
Biro Komunikasi dan Layanan
Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan melarang pungutan terkait pelaksanaan Ujian Nasional
Berbasis Komputer (UNBK). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kemendikbud nomor 1356/H/TU/2016 tertanggal 5 Februari 2016.
Surat Edaran dibuat terkait adanya
laporan ke Kemendikbud tentang adanya pungutan yang dibebankan kepada orangtua
siswa dengan alasan untuk menyewa/membeli komputer untuk mengikuti UNBK. Surat
ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah pelaksana UN, dan orangtua dan siswa peserta UN
seluruh Indonesia.
Surat Edaran yang ditandatangani
Kabalitbang Kemendikbud Totok Suprayitno itu terdiri dari lima butir. Pertama,
UNBK hanya diselenggarakan pada sekolah yang sudah siap baik dari segi
infrastruktur maupun SDM per November 2015. Infrastruktur sejauh mungkin
memanfaatkan laboratorium komputer yang ada di sekolah.
Kedua, sekolah
calon penyelenggara UNBK dilarang memberatkan dan/atau membebani pihak-pihak
selain sekolah (termasuk membebani orangtua siswa dengan pungutan dan
semacamnya) untuk membeli dan/atau menyewa komputer demi kepentingan
pelaksanaan UNBK.
Ketiga, bagi
sekolah yang terbukti melanggar ketentuan ini akan dikeluarkan dari daftar
sekolah pelaksana UNBK pada tahun 2016 dan harus melaksanakan UN berbasis
kertas dan pensil (UNKP).
Keempat, Sekolah
yang tidak bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan BSNP Nomor
0034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian
Nasional Tahun 2015/2016 harus mengundurkan diri dari UNBK dan mengikuti UN
berbasis kertas dan pensil dengan batas waktu pengunduran diri tanggal 15
Februari 2016.
Kelima, pihak
manapun yang menemukan pemaksaan penerapan UNBK harap melaporkan secara tertulis
kepada Pusat Penilaian Pendidikan, Kemendikbud, melalui e-mail,
surat, atau SMS. E-mail : cbt.puspendik@kemdikbud.go.id dan
pengaduan@kemdikbud.go.id. Surat
: Panitia UN, Gedung E lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
10270 atau Koordinator UNBK Puspendik, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 4,
Jakarta 10710. Telepon: (021) 5725031. Laman: http://unbk.kemdikbud.go.id .
Karya inovatif siswa madrasah diapresiasi oleh dunia
Internasional. Adalah Febi Utami Wulandari Muchtar dan Annisa Cikal Fathaniah
Lestaluhu — keduanya siswi MTs Alkhairaat Ambon — meraih Bronze Medal
pada event Bangkok International
Intellectual Property Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEX)
on the Occassion of Thailand Inventors Day 2016.
Event ini diselenggarakan oleh National Research
Council of Thailand pada 2 – 6 Februari 2016 di Bangkok International Trade
& Exhibition Centre (BITEK), Thailand. “Event ini tentang Exhibition
dan Pameran Invention (temuan) dari negara-negara peserta, melibatkan 17
negara. Ada perwakilan dari Eropa, Amerika, Timur Tengah dan Asia. Jumlahnya
sekitar 300-an peserta,” tutur Ikhram Ibrahim, kepala MTs Alkhairaat yang
mendampingi siswa-siswinya, Minggu (07/02).
Ikhram Ibrahim juga menceritakan bahwa pada event ini
tidak ada pembedaan atau pengkategorian level pendidikan atau gelar. Karenanya,
siswa-siswi MTs Alkhairaat berada dalam satu kategori yang lawannya bisa
jadi lebih tinggi jenjang pendidikannya, bahkan juga ada yang seorang profesor.
“Untuk peserta dari Indonesia ada 14 orang. Dari Universitas Negeri Jakarta, SMA Stella
Tunas Muda Jakarta, SMA Surya Buana Malang dan kami MTs Alkhiraat Ambon.
Mereka mempertandingkan 18 judul temuan (invention),” tambah Ikhram.
Febi Utami Wulandari Muchtar, siswa kelas 9
putri pasangan Muchtar Palele dan Maryam Wabula, mempresentasikan
temuannya tentang Healty Herbal Tea, sebuah Minuman teh herbal untuk kesehatan
dari daun tanaman Kumis Kucing. Atas inovasinya ini, Febi mendapatkan
penghargaan Bronze Medal. Febi juga mendapat Special Award dan Gold Medal
dari China Association of Productivity Promotion Centre dan Leading Innovation
Award dan Gold Medal dari International Intellectioan property Network Forum (IIPNF).
Sedangkan Annisa Fathaniah Cikal Lestaluhu,
siswi kelas 9 MTs Alkhairaat, putri pasangan Said Lestaluhu dan Yetty
Salvia Tehupalasury, mempresentasikan temuannya tentang Guava Natural Skin
Cream. Sebuah krim untuk kulit manusia yang terbuat dari daun Guava yang tidak
mengandung bahan kimia dan berbau harum alami. Atas temuannya ini, Annisa juga
mendapatkan Bronze Medal.
“Sebetulnya prestasi kami di daerah masih jauh. Namun,
kami ingin melakukan lompatan besar. Kami beri motivasi siswa-siswi kami. Kami
modal sendiri-sendiri untuk biaya trasportasi, hotel dan lain-lain. Semuanya
demi mewujudkan ‘madrasah lebih baik-lebih baik madrasah,” pungkas Ikhram
Ibrahim yang pernah mecicipi studi di Timur Tengah.
Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul
Haq mengatakan, ada ketidakadilan soal anggaran terhadap pendidikan
Islam. Misalnya Menteri Keuangan, memotong anggaran pendidikan Islam (Pendis)
sebesar Rp 4 Triliun pada tahun 2016 ini.
“Sebenarnya ada ketidakhadiran
negara dalam pemberdayaan penguatan pendidikan islam, guru-guru madrasah,
pesantren, dan perguruan tinggi Islam,” kata Maman dalam Rapat Dengar Pendapat
dengan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag dan Sekretaris Dirjen Guru dan
Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Kamis (21/1). Pada RDP ini dibahas
permasalahan pengelolaan tenaga kependidikan, kurikulum dan anggaran guru.
Menurut politisi PKB ini,
ketidakadilan itu akan terlihat saat guru-guru madrasah khususnya swasta
menyampaikan aspirasinya, termasuk sarana dan prasarana dari Kementerian Agama
yang sangat mengkhawatirkan.
“Dirjen Pendis hendaknya
memprioritaskan penyelesaian persoalan guru swasta pada tahun 2016 ini , karena
kegelisahan berimbas kepada masa depan anak bangsa,” tekannya.
Ditegaskan lagi, Dirjen Pendis untuk
fokus dalam penyelesaian ini, jangan sampai ketika Komisi VIII mendesak yang
diselesaikan hanya PNS sementara yang dari swasta ditunda lagi.
Pemerintah juga diminta untuk
memperbaiki dan meningkatkan pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di
sekolah. Memastikan pelaksanaan sertifikasi guru 2016-2019 dapat tercapai
sesuai skema rencana yang disusun Dirjen Pendis, menyusun kebijakan strategis
dalam upaya mengatasi pemetaan guru pendidikan agama Islam di seklolah.
Di sisi lain, pemerintah juga
diminta memprioritaskan penyaluran bantuan bagi madrasah sesuai dengan aspirasi
daerah. Selanjutnya DPR juga meminta pemerintah mengatasi permasalahan
kekurangan guru pendidikan agama Islam di sekolah, dan melakukan evaluasi dalam
proses rekrutmen dan pembinaan tergadap guru pendidikan agama Islam di
sekolah-sekolah yang selama ini dilakukan Pemda.
Dirjen Pendis Kamaruddin Amin
menjelaskan, banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru agama Islam, karena
yang telah pensiun mencapai 47.866 orang. Dan masih terdapat TPG terhutang dan
belum terbayarkan untuk tahun 2014 dan 2015 dengan jumlah 400 Milyar.
 |
| Mendikbud : Anies Rasyid Baswedan, Ph.D |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
SURAT MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK GURU INDONESIA DI PERINGATAN HARI GURU TAHUN
2015
Assalamu’alaikum
Wr. Wb.
Ibu
dan Bapak Guru yang saya muliakan,
Semoga
Ibu dan Bapak Guru berada dalam kondisi sehat, bahagia dan selalu dalam
lindungan-Nya. Di Hari Guru ini, izinkan saya atas nama pemerintah menyampaikan
apresiasi dan terima kasih atas semua pengabdian Ibu dan Bapak Guru. Tugas dan
tanggung jawab Ibu dan Bapak Guru amat besar, namun izinkan saya menyampaikan
bahwa tanggung jawab besar ini janganlah dipandang sebagai beban tapi sebagai
kehormatan. Ibu dan Bapak Guru mendapat kehormatan untuk menumbuhkan generasi
baru yang tercerdaskan.
Ibu
dan Bapak Guru sekalian,
Republik
ini dirintis dan didirikan oleh kaum terdidik. Mereka adalah generasi baru di
zamannya yang merasakan pengajaran, pendidikan dan pencerahan. Mereka sangat
sadar atas manfaat langsung pendidikan dan karena itulah mencerdaskan kehidupan
bangsa mereka tetapkan sebagai sebuah amanah yang harus ditunaikan. Sebuah
pesan tegas bahwa kunci kemajuan bangsa ini ada pada kualitas manusianya.
Ibu
dan Bapak Gurulah yang berada di garda terdepan mewakili seluruh bangsa dalam
menjalankan amanah itu. Tiap tutur, tiap langkah dan tiap karya Ibu dan Bapak
Guru adalah ikhtiar untuk mencerdaskan bangsa.
Orangtua,
yang adalah pendidik pertama dan utama, dan pun mereka memercayakan pada Ibu
dan Bapak Guru untuk turut mendidik anak-anaknya. Mari kita ingat pula, mereka
bukan sekadar anak-anak, namun mereka adalah wajah masa depan bangsa ini. Ibu
dan Bapak Gurulah orang pertama yang berkesempatan melihat dari dekat wajah
masa depan negeri ini.
Ibu
dan Bapak Guru yang saya hormati,
Ki
Hadjar Dewantara menyebut tempat belajar sebagai taman. Istilah itu meneguhkan
tekad bahwa pendidikan memang harus menjadi sebuah proses pembelajaran
menyenangkan walau penuh tantangan. Pendidikan tidak boleh terasa sebagai
penderitaan. Sekolah harus terasa menyenangkan.
Sekolah
menyenangkan adalah sekolah di mana semua ikut terlibat, baik guru, siswa
maupun orangtua ikut mendukung pembelajaran bersama dan menjadi teladan bagi
komunitasnya. Sekolah menyenangkan adalah sekolah yang memberikan pembelajaran
bermakna, bermanfaat dan relevan dengan kehidupan siswa serta kebutuhan
masyarakat. Sekolah menyenangkan bukanlah sekolah tanpa tantangan, melainkan
justru sekolah yang memberikan ragam pilihan dan tingkatan tantangan kepada
guru dan siswa yang juga beragam.
Sekolah
menyenangkan hanya bisa terjadi bila guru pun terus belajar, serta terus
berkarya. Karya-karya Ibu dan Bapak Gurulah yang akan terus mengembangkan
senyum anak-anak kita. Karya-karya Ibu dan Bapak Guru yang membuat lonceng
masuk sekolah layaknya pertanda dimulainya sebuah petualangan menyenangkan di
sekolah.
Untuk
mengimbangi keteguhan guru dalam berkarya, pemerintah juga berikhtiar akan
terus memberikan ruang bagi guru untuk terus berkarya, untuk mengembangkan
diri. Mari kita terus mengembangkan diri secara mandiri maupun secara
bersama-sama.
Pemerintah
menyadari bahwa masih ada berbagai pekerjaan rumah terkait Guru yang harus kami
tuntaskan. Insya Allah itu semua akan terus menerus kami perbaiki. Di saat yang
sama mari kita sama-sama memastikan bahwa semua ikhtiar kita benar-benar
dipusatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menumbuhkan semua potensi
anakanak kita hingga mereka bukan sekadar bisa meraih, tapi bisa melampaui
cita-citanya.
Dalam
kesempatan peringatan Hari Guru ini saya ingin mengajak Ibu dan Bapak Guru
untuk sama-sama menunjukkan pada bangsa tercinta ini bahwa guru Indonesia
adalah guru pembelajar. Guru yang selalu hadir sebagai pendidik dan pemimpin
bagi anak didiknya. Guru yang hadir mengirimkan pesan harapan. Guru yang makin
menjadi contoh tentang ketangguhan, optimisme dan keceriaan.
Mari
kita teguhkan ikhtiar Ibu dan Bapak Guru, ikhtiar kita bersama untuk terus
belajar dan mengembangkan diri. Kita terus belajar dan mengembangkan diri
bukanlah untuk pemerintah, bukanlah untuk kepala sekolah, dan bukanlah untuk
kantor dinas, tapi memang sejatinya setiap pendidik adalah pembelajar. Mari
sama-sama kita kirimkan pesan kepada seluruh komponen bangsa ini, bahwa guru
mulia karena karya! Hanya dari guru yang terus belajar dan berkarya akan muncul
generasi pembelajar sepanjang hayat yang terus menerus berkontribusi pada
masyarakat dan lingkungannya. Pada setiap kata yang kami tuliskan, ada pahala
guru.
Pada
setiap karya yang kami lakukan, ada sidik jari jasa guru. Apresiasi kami bagi
seluruh Guru, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, atas semua inspirasi dan karya
yang dipancarkan di ruang-ruang pembelajaran. Dengan rendah hati atas nama
pemerintah, saya ingin kembali sampaikan rasa hormat dan terima kasih
sedalamnya.
Selamat
Hari Guru dan selamat berkarya!
Wassalamu’alaikum
Wr. Wb.
Salam
hangat,
ttd
Anies
Baswedan
More
: Kemdikbud RI
 |
| Bapak Absan, S.Pd |
Guru adalah sosok yang sangat mulia, pahala
dari ilmu yang diajarkan kepada anak didiknya akan terus mengalir bagai air
hingga beliau-beliau wafat. Kesabarannya dalam mendidik dan mengajar berbagai
ilmu memang tiada duanya, senyum bahagia selalu menghiasi wajah dan bibirnya. Setiap
gerak dan ucapannya dijadikan barometer oleh anak didiknya. Oleh karena itu
tiada kata yang pantas untuk ku sampaikan selain “Jasa mu ladang pahala untuk
bekal akhiratmu”.
Guru juga memiliki kelebihan dan kekurangan
yang sudah manusiawi. Namun jika di bandingkan hanya 0,01 % ada guru yang suka
melakukan tindak kriminal dan lain sebagainya.
Salah satu guru yang masih terekam jelas di
memori saya, beliau adalah Bapak Absan, S.Pd, salah satu guru Agama di SDN
Gunggungan Kidul 02 (Nong Malang) Pakuniran Probolinggo Jawa Timur. Guru
pertama yang mengenalkan tentang berbagai ilmu pengetahuan, belajar membaca, mengeja,
menggambar, belajar huruf alfabet, belajar angka-angka, dan menulis indah. Dan juga
guru terlama yang mengabdi, mendidik anak-anak di desa saya, semenjak Ibu saya
masih sekolah hingga saat ini.
Di samping sebagai guru, beliau juga menjadi
Ustads / Guru Ngaji di rumahnya, karena itu akhlaknya begitu mulia, ucapannya
selalu menjadi panutan, dan tidak segan-segan menghukum teman-teman putra yang
suka iseng kepada teman-teman putri. Alhasil,
perilaku teman-temanpun menjadi lebih baik dan lebih disiplin.
Meskipun sekarang sudah dipisahkan oleh
jarak, karena saya harus kuliah di Jakarta dan sekarang menikah dengan orang
Sunda namun setiap lebaran idul Fitri, saya menyempatkan diri untuk
bersilaturrahim. Guna menjaga tanda penghormatan dan rasa sayang saya kepada
beliau.
Semoga beliau dan guru-guru saya yang lain dari
tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Selalu dalam lindungan Alloh SWT agar
terus mengabdi, mencerdaskan anak-anak Indonesia. Dan guru-guru saya yang masih
status GTT (honorer), tambah lancar rezekinya...aamiin!
Sayembara Menulis Surat Untuk Presiden Bagi Siswa / Siswi SMP Se Indonesia Surat pernah menjadi salah satu media
komunikasi yang utama. Surat biasa digunakan sebagai alat komunikasi resmi dan
tidak resmi. Surat resmi biasanya digunakan untuk situasi formal. Sedangkan
surat tidak resmi lebih bersifat pribadi yang biasanya menjadi media komunikasi
antar teman, kerabat dan keluarga.
Seiring perkembangan teknologi. dengan
adanya media sosial yang dianggap lebih memudahkan dalam berkomunikasi. surat
mulai ditinggalkan. Padahal dengan menulis surat. kita dapat melatih cara
mengomunikasikan perasaan dan pikiran. serta kemampuan berbahasa.
Dalam rangka menumbuhkan minat menulis dan
mencari buku terbitan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan memberi kesempatan kepada para siswa SM P
se-Indonesia untuk mengasah dan memupuk kemampuan menulis surat melalui
kegiatan sayembara menulis surat kepada Presiden Republik Indonesia.
Tujuan
Sayembara ini dilaksanakan dengan tujuan :
a. Membangkitkan
semangat menulis surat di kalangan siswa SMP;
b. Mendorong
para siswa SMP untuk mau berlatih mengomunikasikan perasaan dan pikiran;
c. Melatih
kemampuan berbahasa Indonesia.
Peserta
Sayembara Penulisan Surat untuk Presiden RI
bagi siswa ini terbuka untuk siswa SMP di seluruh Indonesia.
Persyaratan
a. Tema
surat bebas. berisi pandangan. kritik yang membangun. harapan. dan cita-cita
terhadap masa depan bahasa dan sastra Indonesia.
b. Isi
surat tidak mengandung pornografi dan tidak berpotensi menimbulkan konflik yang
berkaitan dengan SARA.
c. Surat
yang dikarang harus karya pribadi dan asii (bukan saduran atau terjemahan).
belum pernah dipublikasikan, dan belum pernah dikutsertakan dalam sayembara apa
pun.
d. Isi
surat mencakup 4-6 paragraf.
e. Surat
yang dikarang surat ditulis dalam bahasa Indonesia. diketik rapi 1,5 spasi
dengan huruf Times New Roman 12 atau Arial 11. dan tidak bolak-balik. Peserta
boleh mengirimkan lebih dari satu buah surat. maksimal dua buah surat.
f. Surat
yang dikirim kepada Panitia harus dilampiri biodata dan fotokopi Kartu
Pelajar/surat keterangan lain yang menyatakan bahwa peserta adalah siswa SMP.
Pengiriman Naskah
a. Naskah
dikirim melalui pos atau kurir kepada panitia sebanyak tiga eksemplar.
b. Peserta
harus menuliskan alamat dengan jelas beserta nomor telepon agar mudah dihubungi
melalui pos. telepon. posel/email. dsb. Di sebelah kiri amplop harap
dicantumkan Sayembara Penulisan Surat untuk Presiden bagi Siswa SMP.
c. Naskah
surat yang masuk menjadi milik Panitia dan tidak akan dikembalikan.
d. Pengiriman
naskah paling lambat 31 Oktober 2015 (cap pos).
Penilaian
a. Penilaian
akan dilakukan di Badan Bahasa.
b. Penilaian
dan penentuan pemenang akan dilakukan oleh tim juri.
c. Penilaian
mencakupi isi. teknik penulisan. dan penggunaan bahasa.
d. Keputusan
tim juri tidak dapat diganggu gugat dan tidak diadakan surat-menyurat.
Alamat Panitia
Bidang
Informasi dan Publikasi. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan
Daksinapati Barat IV, Rawamangun. Jakarta Timur; 13220.
Nara Hubung (Contact Person)
Eem
Suhaemi 085283887587
Devi
Lutfiah 081286330911
Efgeni
081519762555
Imbalan
Pemenang
akan mendapat piagam dan uang tunai (dipotong PPh sebesar 5%)
Pemenang
I : Rp 1.500.000,00
Pemenang
II : Rp 1.250.000,00
Pemenang
III : Rp 1.000.000,00
Pemenang
IV : Rp 750.000,00
Pemenang
V : Rp 750.000,00
Pemenang
VI : Rp 750.000,00
“Naskah pemenang dan naskah yang dikategorikan
baik oleh juri akan diterbitkan”
Sumber
: Kemdikbud RI