JAKARTA – Menteri Dalam Negeri
(Mendagri), Tjahjo Kumolo berencana untuk memanfaatkan APBD untuk kebutuhan
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan forum kemasyarakatan.
Maksudnya, untuk meningkatkan kordinasi pemerintah dan masyarakat untuk
memantau organisasi diduga menyimpang dan gerakan radikal.
“Kita butuh mata dan telinga
masyarakat. Perlu pantauan terorganisir. Bukan hanya di tingkat provinsi, namun
kabupaten/kota hingga ke desa/kelurahan,” kata Tjahjo saat menghadiri
Musyawarah Pimpinan Nasional II Kosgoro 1957, Jumat (15/1).
Misal, selama ini tidak ada yang
menduga adanya ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Ternyata, organisasi
tersebut sudah mengakar. Bahkan banyak laporan orang hilang yang dikhawatirkan
mengikuti aliran tersebut.
Makanya, Tjahjo menambahkan, akan
melibatkan seluruh unsur masyarakat hingga ke tingkat bawah. Bahkan, kalau
perlu ia siapkan payung hukum agar kepala daerah tak khawatir mengucurkan dana
tersebut kepada masyarakat dan Forkompinda.
Sedangkan terkait peristiwa teror
bom Sarinah, Tjahjo menambahkan, semua pihak di pusat maupun daerah harus
deteksi dini. Menurut dia, negara ini adalah negara besar, bila semua kalangan
bersatu, maka tidak ada yang bisa merusak kedaulatan Indonesia.
“Jangan takut. Kita harus serentak
melawan,” ujar dia.
Sumber : Kemendagri
0 comments:
Posting Komentar