Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Februari 29, 2016

Intoleran! 5 Pendeta Papua Tanda Tangan Larang Masjid, Jubah Dan Jilbab

Sungguh sadis dan aneh kelakuan lima pendeta dan kaum kristen di Jayawijaya Papua wilayah Wamena. Beredar tanda tangan resmi 5 pendeta intoleran yang melarang adanya masjid, jubah dan jilbab kaum muslimin dan muslimat di tempat umum. Sadis…!!! Surat resmi bertanggal 25 Februari 2016 tersebut ditanda tangani 5 pendeta intoleran selaku pengurus Persekutuan Gereja Gereja Jayawijaya (PGGJ), yaitu; 1.    Pdt. Abraham Ungirwalu,STh 2.    Pdt. Timotius Alex 3.    Pdt. Alberth Yappo 4.    Pdt. Matius Gombo 5.    Pdt. Zakariyas Kogoya Dan inilah 9 pernyataan sikap intoleran Persekutuan Gereja Gereja Jayawijaya terkait pembangunan masjid Baiturahman yang telah ditandatangani oleh 5 pendeta tersebut sebagai pengurus PGGJ di Wamena ; 1. Seluruh dominasi gereja di kabupaten Jayawijaya meminta pemda jayawijaya mencabut/ membatalkan ijin membangun masjid Baiturahman wamena. 2. Panitia pembangunan masjid harus menghentikan pembangunan. 3. Menutup mushola/ masjid yang tidak memi

Pengajar Pondok Pesantren Berharap Disamakan Dengan Guru Madrasah

Status pengajar pondok pesantren diharapkan bisa sama dengan guru madrasah, demikian salah satu topik yang mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam (Pendis) Komisi VIII DPR RI mengunjungi Pondok Pesantren Putri Al Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan, Jum'at (26/2/2016). Tim Kunspek Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendis Komisi VIII DPR yang dipimpin Abdul Malik Haramain didampingi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalsel Muhammad Tambrin, menyempatkan diri mendengar dan menghimpun masukan dari para pengajar pondok pesantren (Ponpes) Al Falah Banjarbaru Kalsel guna mendapatkan informasi utuh mengenai Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam. "Kami mengapresiasi setiap masukan dari para pengajar dan pengelola pondok pesantren guna memperoleh gambaran yang tepat demi terciptanya tata kelola anggaran pendidikan islam yang lebih baik dan merata," ungkap Haramain. Menanggapi harapan para pengajar pondok a

Ridwan Kamil : Maju Ke Jakarta 1 Tidak Ke Jakarta

Indonesia lahir dari imajinasi. Rumah besar dengan penghuni yang beragam bukan seragam. Indonesianis Ben Anderson pun menyebut Indonesia sebagai "imagined community". Imajinasi ambisius yang mencoba menyatukan kebhinekaan 17 ribu pulau dan 700-an bahasa ini. Keragaman dan kekayaan tanah air ini luar biasa. Bangsa Portugis, Inggris dan Belanda pun dahulu berebut kekayaan ibu pertiwi ini. Kekayaan alam yang bisa membuat Belanda mau tukar guling Maluku dari Inggris dan menukarnya dengan pulau New Amsterdam yang berubah nama menjadi Manhattan New York City hari ini. Manusia modern Indonesia hari ini dominasinya adalah turunan migran Micronesia asal Tiongkok yang dalam perjalanan sejarahnya bercampur dengan genetika India atau Arab. Bukan aseli turunan dari Homo Erectus Sangiran atau The Hobbit alias Homo Floresiensis. Migrasi bangsa Micronesia ribuan tahun lalu mendatangi Taiwan, Filipina, Indonesia sampai sejauh kepulauan Pasifik dan Hawaii. Makanya sawo matang kita mirip

Jurus Jitu Jabar Hadapi MEA

Kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah diberlakukan sejak tanggal 31 Desember 2015. Hal ini menuntut masyarakat, dunia usaha atau industri di tanah air untuk menyiapkan kualitas diri, sehingga bisa bersaing dengan masyarakat negara-negara Asean lainnya. Menjadi provinsi dengan penduduk terpadat dan sektor industri terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki banyak peluang dan bisa menjadi pangsa pasar yang besar di era MEA. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun tak tinggal diam dan telah menyiapkan beberapa jurus jitunya terkait peluang ekonomi dan bisnis yang bisa didapatkan dengan diberlakukannya MEA tersebut. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan bahwa Jawa Barat telah siap untuk menghadapi pasar tunggal MEA. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah dan antisipasi, baik dari sisi SDM maupun kualitas barang dan jasa, termasuk perizinan usaha di daerahnya. “Sertifikasi pekerja, pen